Kargo News – Merosotnya daya beli masyarakat dan ekonomi Indonesia pada umumnya, membuat pemerintah harus memutar kepala menemukan solusi, salah satunya adalah dengan menyusun langkah untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan di tengah terjangan Virus Corona atau Covid-19.
Luhut Binsar Pandjaitan Menko Kemaritiman dan investasi mengatakan bahwa pemerintah sudah menyiapkan berbagai langkah yang akan di eksekusi di sektor tersebut.
Luhut berharap aktivitas ekspor harus bisa berjalan. Sehingga ia memastikan berbagai kebijakan mengenai hal itu akan dimatangkan.
“Upayakan ekspor ikan kita jalan dengan langkah pertama membuka kembali kargo pesawat ke berbagai negara tujuan seperti Korea Selatan dan Jepang, tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan,” kata Luhut berdasarkan keterangan tertulisnya, Sabtu (18/4).
“Dan yang terpenting nelayan itu juga butuh hidup, sedapat mungkin kita bantu mereka dan perekonomiannya, dibuat pula aturan protokol kesehatan bagi para nelayan di laut,” tambahnya.
Baca juga : Startup Kargo Dapat Modal Senilai Rp 504 Miliar
Keinginan tersebut disampaikan Luhut saat memimpin rakor kebijakan sektor kelautan dan perikanan menghadapi COVID-19 melalui video conference.
Rapat yang digelar pada Jumat (17/4) itu dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan perwakilan Kementerian atau Lembaga lainnya.
Menurut data terkini Kemenko Marves, pandemi COVID-19 berdampak kepada harga ikan yang turun drastis hingga 50 persen, penghasilan nelayan pun turun dari Rp 3,5 juta dalam sekali melaut menjadi Rp 1-1,5 juta.
Harga ikan turun disebabkan adanya pembatasan atau lockdown di beberapa negara tujuan ekspor. Sehingga dengan demikian volume ekspor ikut turun. Komoditas eskpor yang terdampak antara lain kepiting dan lobster hidup.
Kemenko Marves lalu menyiapkan berbagai rekomendasi kebijakan sektor kelautan dan perikanan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Di antaranya merespons isu penumpukan stok di Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
Rekomendasinya adalah mengeluarkan kebijakan nasional berupa diskon biaya kirim khusus produk perikanan, yang didistribusikan secara online dan juga percepatan implementasi Sistem Resi Gudang.
Sementara sebagai solusi atas kerugian para nelayan yang berakibat pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, rekomendasi kebijakannya adalah Bantuan Pemerintah dan Bantuan Langsung Tunai bagi masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar, dan petambak garam. Kemudian, Program Padat Karya di sektor budidaya perikanan.
Baca juga : Di Semarang Aktifitas Truk Ekspedisi Terlihat Menurun
Selanjutnya, untuk mengatasi penurunan ekspor ikan, rekomendasi kebijakannya adalah, penurunan tarif kargo udara dan penambahan jumlah layanan kargo, ditambah dengan kemudahan distribusi logistik produk kelautan dan perikanan.
Para Kepala Daerah mulai Gubernur, Bupati, dan Wali Kota juga diimbau agar mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk membeli produk perikanan.
“Jadi apa yang sudah kita siapkan ini agar segera jalan dan diekseskusi, nanti agar terus dipantau oleh Deputi saya yang bekerja sama dengan KKP dan k/l terkait lain. Intinya, dalam kondisi seperti sekarang ini, saatnya kita tunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh,” ungkap Luhut.