Wacana Penyederhanaan BBM Bisa Picu Kenaikan Harga, Perberat Industri Logistik Dan Transportasi

0 16

Cargo.id – Pemerintah melalui Pertamina memiliki sebuah wacana tentang penyerdahanaan Produk BBM sesuai dengan ambang batas emisi ini, dipandang bakal memicu sebuah polemik baru di masyarakat.

Jika wacana tersebut diterapkan, BBM jenis premium, solar, dan pertalite akan dihapus, sehingga diperkirakan mendongkrak biaya logistik dan transportasi. Pengamat ekonomi dari INDEF Nailul Huda menilai, bila wacana penghapusan BBM jenis premium, solar, dan pertalite diterapkan, hal itu akan mendorong inflasi sekaligus menggerus daya beli masyarakat secara luas.

Seluruh sektor, lanjut Huda, pasti akan terpengaruh dengan wacana kebijakan tersebut, terutama transportasi dan logistik. “Bagaimana ekonomi bisa pulih dari pandemi Covid-19 dan ancaman resesi jika sektor-sektor strategis seperti transportasi dan logistik dibebani kebijakan yang tidak tepat.

Baca Juga : Pemerintah DKI Luncurkan Bike Sharing Untuk Masyarakat

Dampak lanjutannya bisa diperkirakan, angka kemiskinan dan pengangguran terus meningkat dan memperparah daya beli masyarakat yang sudah tertekan akibat pandemi Covid-19,” kata Huda dalam keterangannya, Minggu (26/7/2020). Huda menjelaskan, wacana penghapusan BBM jenis premium, solar, dan pertalite untuk saat ini sangat kontraproduktif dengan upaya pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19 yang berpotensi memicu resesi.

“Jika dipaksakan wacana penghapusan BBM jenis premium, solar, dan pertalite ini bisa makin berbahaya bagi ekonomi yang sedang terpuruk,” ungkapnya.

Baca juga : Tips Memilih Jasa Pengiriman Motor di Bandung

Sementara itu, kalangan pengusaha logistik juga tidak setuju dengan wacana penghapusan BBM jenis premium, solar, dan pertalite.

Meski baru sekadar wacana, Ketua Ikatan Pengusaha Cargo Nusantara (IPCN) Beni Syarifudin menilai kebijakan baru itu jika diterapkan akan memengaruhi seluruh sektor, terutama transportasi dan logistik.

“Jika wacana itu diterapkan, ini akan menjadi persoalan. Dampak langsungnya, cost pengiriman barang jadi lebih mahal. Kalau pelaku usaha logistik bisa menerima karena akan meneruskan biaya yang timbul ke customer.

Tapi dampak ke masyarakat kan lebih besar,” ujar Beni. Menurut Beni, untuk meminimalisir dampak kebijakan tersebut, IPCN akan mengusulkan adanya kompensasi berupa kelonggaran kebijakan ataupun insentif tersendiri.

Leave A Reply

Your email address will not be published.